Derri Kusuma Dorong Aksi Nyata, Infrastruktur Candipuro Butuh Perhatian Serius

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Persoalan infrastruktur kembali mencuat tajam dalam agenda reses Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Golkar, Derri Kusuma, saat turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di tiga desa di Kecamatan Candipuro, yakni Rawa Selapan, Titiwangi, dan Cintamulya, yang berlangsung pada 10–14 April 2026.

Dari serangkaian pertemuan itu, satu persoalan krusial mencuat dan tak lagi bisa ditoleransi: jembatan penghubung Candirejo–Bumijaya di Desa Titiwangi yang putus sejak tahun 2025 hingga kini belum juga diperbaiki.

Bagi warga, kondisi tersebut bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan ancaman nyata bagi aktivitas ekonomi dan pendidikan. Jembatan itu merupakan akses vital yang setiap hari dilalui masyarakat, termasuk anak-anak sekolah.

“Ini bukan lagi soal usulan, tapi kebutuhan mendesak yang sudah terlalu lama diabaikan,” keluh warga setempat.

Selain jembatan, keluhan serupa juga datang dari berbagai titik di Candipuro terkait rusaknya jalan kabupaten maupun jalan lingkungan yang belum tersentuh perbaikan.

Menanggapi hal itu, Derri Kusuma menegaskan akan mendorong pemerintah daerah untuk segera bertindak, terutama terhadap persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Jembatan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Harus segera ada langkah konkret,” tegas anggota DPRD Lampung Selatan yang duduk di komisi III itu.

Meski demikian, ia juga mengingatkan masyarakat bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sedang menghadapi tantangan. Namun, ia tetap optimistis di bawah kepemimpinan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, pembangunan dapat terus berjalan lebih baik.

“Kita akui situasi tidak mudah, tapi kita juga sudah melihat hasilnya. Tahun 2025, pembangunan di dapil 7 cukup terasa. Ini harus kita kawal agar berlanjut dan tepat sasaran,” ujar Derri.

Reses ini menjadi penegas bahwa persoalan infrastruktur di Lampung Selatan, khususnya di Candipuro, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut kecepatan, keberpihakan, dan keseriusan pemerintah daerah. (red)