BLORA, INFODESANEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna untuk membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024. Rapat tersebut mengevaluasi capaian dan kelemahan strategis di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta UMKM.
Pimpinan rapat Ketua DPRD Blora, Mustopa menegaskan, bahwa rekomendasi ini menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan anggaran ke depan.
“Hasil pembahasan komisi dan masukan akademisi menjadi dasar rekomendasi ini,” ujarnya dalam pembukaan rapat, Rabu (14/5/2025)
Dilanjutkan Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD, Santoso Budi Susetyo, menyatakan bahwa meski pembangunan secara umum menunjukkan kemajuan, beberapa sektor masih memerlukan perhatian serius. Di bidang pendidikan, partisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan perguruan tinggi masih rendah, sementara layanan inklusif bagi penyandang disabilitas dinilai belum optimal. DPRD mendorong peningkatan akreditasi sekolah untuk mendukung program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan.
Lanjutnya, dari sektor kesehatan juga menghadapi tantangan, terutama dalam pencapaian indikator pelayanan minimal. Angka stunting menjadi perhatian utama, sehingga DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab), PKK, dan Posyandu berperan aktif menekan prevalensi stunting, serta meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan.
Kemudian di sektor infrastruktur, penanganan kawasan kumuh dinilai masih sangat rendah. DPRD meminta evaluasi menyeluruh terhadap kawasan tidak layak huni serta percepatan pembangunan drainase, jalan, dan jembatan.
Sementara itu, kinerja koperasi dan UMKM menghadapi kendala dalam audit eksternal akibat skala usaha yang terbatas. DPRD mendorong terobosan melalui koordinasi lintas dinas, termasuk sinergi dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
DPRD juga mengkritisi pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, seperti pembangunan jalan dan renovasi Rumah Potong Hewan, yang mengalami serapan anggaran rendah. Capaian program jalan mantap oleh Dinas PUPR baru mencapai 62,34% dari target 71%. DPRD menuntut realisasi 100% pada 2025, termasuk proyek air limbah dan sanitasi.
Menutup rapat, Ketua DPRD Mustopa berharap eksekutif serius menindaklanjuti rekomendasi dan meminta Sekretaris Daerah (Sekda) segera mempersiapkan pembahasan APBD Perubahan 2025.
Sementara itu Bupati Blora Dr. Arief Rohman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas disampaikannya
“Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blora Tahun Anggaran 2024,” ujarnya
Setelah di setuju dan ditandatangani, mengakhiri rapat paripurna, Ketua DPRD Blora Mustopa, mengingatkan kepada Sekda Blora, agar setelah rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blora Tahun Anggaran 2025 disampaikan dan disetujui, agar segera melaksanakan pembahasan APBD Perubahan 2025.*Red
