DPRD Lampung Selatan Ambil Keputusan Perubahan APBD 2026, Arah Anggaran Jadi Sorotan

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, Rabu (2/9/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penetapan Perubahan APBD 2026, setelah sebelumnya rancangan perubahan anggaran melalui pembahasan antara DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan pandangan dan hasil pembahasan alat kelengkapan maupun fraksi terhadap substansi perubahan APBD, sebelum akhirnya dilakukan pengambilan keputusan secara kelembagaan.

Pembahasan perubahan APBD menjadi momentum strategis untuk memastikan setiap perubahan target pendapatan maupun belanja daerah tetap diarahkan pada kepentingan masyarakat dan mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

Sejumlah aspek anggaran menjadi perhatian DPRD, khususnya terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan.

DPRD juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Selatan.

Pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 ini selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan anggaran setelah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua Erma Yusneli dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Selatan, jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.

Dengan pengambilan keputusan tersebut, pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan selanjutnya sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Red)