Fraksi PKS Bongkar Ketimpangan PAD Lampung Selatan, Sejumlah OPD Disorot karena Jauh dari Target

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Meski secara makro capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan hasil yang positif, DPRD Lampung Selatan menilai masih terdapat ketimpangan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten.

Hal tersebut disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKS, Dede Suhendar, saat rapat pembahasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipusatkan di ruang Banggar DPRD setempat, Selasa (30/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Dede mengapresiasi struktur PAD Kabupaten Lampung Selatan yang ditopang oleh capaian sejumlah OPD. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berhasil merealisasikan Pajak Daerah sebesar 106,35 persen, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencatat realisasi Retribusi Daerah mencapai 124,27 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan apabila dikelola dengan baik,” ujarnya.

Namun demikian, Dede mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak menutupi fakta masih rendahnya realisasi pendapatan di beberapa OPD.

Ia mencatat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baru mencapai 45,45 persen, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 58,98 persen, serta Dinas Lingkungan Hidup 69,77 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam penggalian potensi pendapatan, efektivitas pemungutan, maupun pengelolaan sumber-sumber PAD di sejumlah perangkat daerah.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang realisasi pendapatannya masih rendah, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah strategis yang terukur.

“Optimalisasi PAD harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya bertumpu pada satu atau dua OPD yang berkinerja tinggi. Dengan begitu, kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Selatan dapat terus meningkat secara berkelanjutan,” tegas Dede. (Red)