Fraksi PKS Soroti Efektivitas Perubahan APBD Lampung Selatan, Minta Setiap Rupiah Anggaran Tepat Sasaran

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum Fraksi PKS tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, Dede Suhendar, dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Rabu (5/8/2025)

Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang telah menyusun rancangan perubahan KUPA-PPAS sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun 2026 serta penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan kondisi fiskal daerah.

Namun demikian, Fraksi PKS menegaskan terdapat sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian bersama agar perubahan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menyoroti kualitas belanja daerah sebagai salah satu aspek utama dalam pengelolaan anggaran. Menurut Fraksi PKS, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Tambahan anggaran dalam Perubahan APBD hendaknya lebih diarahkan kepada belanja yang produktif, mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Dede Suhendar.

Fraksi PKS mengingatkan agar peningkatan belanja tidak justru lebih banyak terserap pada kebutuhan administratif, melainkan harus berorientasi pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pemenuhan mandatory spending dan pelayanan dasar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut Fraksi PKS, masyarakat membutuhkan pembangunan yang benar-benar dirasakan, mulai dari pemerataan jalan yang lebih baik, peningkatan kualitas sarana pendidikan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, dukungan sektor pertanian melalui ketersediaan pupuk dan alat mesin pertanian, hingga upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Dalam sektor pendapatan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi adanya peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, optimalisasi PAD harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Peningkatan PAD jangan sampai membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil, tetapi harus dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan perluasan basis penerimaan daerah,” tegas Dede dalam penyampaiannya.

Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap persoalan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran yang dinilai masih menjadi isu strategis daerah.

Program pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, menurut Fraksi PKS, harus dilakukan secara terpadu lintas perangkat daerah agar menghasilkan perubahan nyata, bukan hanya sebatas kegiatan seremonial.

Sementara untuk mengurangi angka pengangguran, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar memperkuat pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi desa, serta membuka peluang kerja bagi generasi muda.

Pada sektor pembangunan fisik, Fraksi PKS mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang meningkatkan anggaran belanja modal, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Namun, Fraksi PKS meminta agar tambahan anggaran tersebut lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan kekurangan pembangunan infrastruktur publik, terutama pemerataan pembangunan jalan agar manfaat APBD dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS menekankan bahwa setiap tambahan anggaran dalam perubahan APBD harus disertai dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.

Fraksi PKS mendorong adanya perubahan paradigma pembangunan, dari sekadar mengejar serapan anggaran menjadi pembangunan yang menghasilkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah masih menghadapi berbagai tantangan.

Oleh karena itu, seluruh anggaran daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Setiap rupiah APBD harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Tata kelola keuangan yang baik akan melahirkan kepercayaan publik dan mempercepat pembangunan daerah,” pungkas Fraksi PKS melalui juru bicara Dede Suhendar. (Redaksi INFODESANEWS)