LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Langkah strategis ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini ditandai dengan pertemuan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (6/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan program perumahan di daerah.
Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai peluang dukungan pemerintah pusat terhadap program perumahan di Lampung Selatan, mulai dari pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penguatan infrastruktur kawasan permukiman.
Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan, kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat yang terus meningkat.
“Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis akses masyarakat terhadap hunian layak akan semakin terbuka. Ini menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Lampung Selatan juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan perumahan, termasuk melalui skema kredit bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, menyambut baik komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam mempercepat program perumahan.
Ia menegaskan, pemerintah pusat siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan.
Pemkab Lampung Selatan pun optimistis, sinergi yang terbangun akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. (Red/sumber Diskominfo)
