(foto wakil ketua komisi I DPRD Lamsel, Jenggis Khan Haikal,.S.H.MH)
LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan bersama Dinas PMD, Camat Jati Agung, serta kepala desa dan Ketua BPD dari sembilan desa di Kecamatan Jatiagung yang berlangsung pada 16 April 2026 lalu, menghasilkan sejumlah poin penting terkait rencana perpindahan wilayah ke Kota Bandar Lampung.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi I menegaskan bahwa proses pergeseran wilayah harus dilakukan secara terbuka, bertahap, dan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Berikut poin-poin hasil RDP:
Pertama, seluruh peserta rapat sepakat bahwa rencana perpindahan wilayah bukan sekadar perubahan batas administratif, melainkan kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap aspek hukum, sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan desa, termasuk potensi perubahan status desa menjadi kelurahan.
Kedua, Komisi I DPRD Lampung Selatan menekankan wajib dilakukannya Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan secara menyeluruh sebelum keputusan diambil. Kajian tersebut harus mencakup aspek teknis, finansial, lingkungan, sosial, budaya, kependudukan, serta potensi wilayah, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat terukur secara objektif.
Ketiga, berdasarkan hasil rapat, terungkap bahwa proses awal berupa musyawarah desa di sembilan desa tersebut tidak melibatkan pihak Kecamatan Jati Agung dan belum terkoordinasi secara resmi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Keempat, aspirasi perpindahan wilayah disampaikan oleh para kepala desa dan Ketua BPD sebagai keinginan masyarakat di wilayah masing-masing, namun tetap harus dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kelima, Komisi I menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung guna memastikan sinkronisasi kebijakan serta meminimalisir risiko, khususnya dalam aspek administrasi dan transisi kelembagaan.
Keenam, apabila telah tercapai kesepakatan antar pemerintah daerah dan dilengkapi dokumen studi kelayakan, maka usulan akan diajukan ke DPRD Lampung Selatan melalui rapat paripurna untuk selanjutnya dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) bersama DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung.
Ketujuh, Komisi I DPRD Lampung Selatan menyatakan akan terus mengawal proses ini secara prosedural sebagai bentuk komitmen dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, hasil RDP menegaskan bahwa rencana perpindahan sembilan desa di Kecamatan Jatiagung masih memerlukan kajian mendalam dan belum dapat diputuskan tanpa melalui tahapan yang lengkap dan komprehensif.” Kata wakil ketua komisi DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal,.S.H.MH dalam keterangannya, Senin (27/4/2026)
