LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Laporan mengenai kondisi pekerjaan peningkatan Jalan Bukit Randu, Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, yang mengalami retakan di sejumlah titik, mendapat perhatian serius dari DPRD Lampung Selatan.
Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Selatan, Hendry Gunawan memastikan laporan tersebut akan disampaikan kepada Ketua Komisi III beserta anggota untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi.
“Laporan akan saya sampaikan juga kepada Ketua Komisi dan anggota Komisi III. Nanti dari keputusan rapat akan disimpulkan waktunya untuk cek turun ke lapangan,” ujar Hendry, Jumat (11/9/2026).
Menurut Hendry pengecekan langsung diperlukan untuk melihat kondisi pekerjaan secara objektif sekaligus memastikan apakah retakan yang ditemukan tersebut berkaitan dengan persoalan teknis atau faktor lainnya.
Ia menegaskan, setiap pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah harus memenuhi standar kualitas dan ketentuan teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan.
“Kalau memang ada laporan terkait kondisi jalan yang mengalami retak, tentu harus kita lihat dan cek secara langsung di lapangan. Jangan sampai pekerjaan yang baru selesai justru menimbulkan persoalan,” katanya.
Terlebih, pekerjaan peningkatan Jalan Bukit Randu tersebut menggunakan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai sekitar Rp988 juta.
Hendry menilai, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah harus sebanding dengan kualitas hasil pembangunan yang diterima masyarakat.
“Anggaran yang digunakan adalah uang rakyat. Jadi hasil pekerjaannya juga harus memberikan kualitas yang baik dan sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar laporan mengenai keretakan jalan tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Jika setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan dalam pekerjaan, maka harus ada tindak lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ditemukan ada kekurangan dalam pekerjaan, tentu harus ada tindak lanjut. Kita tidak ingin infrastruktur yang baru dibangun justru cepat mengalami kerusakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Hendry menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat serta media yang turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Lampung Selatan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dan media dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi pembangunan merupakan bagian penting dari kontrol sosial.
Ia menilai, laporan maupun sorotan yang disampaikan secara proporsional dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun DPRD untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat dan media yang ikut mengawal pembangunan. Ini merupakan bentuk kepedulian bersama agar pembangunan yang menggunakan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Hendry.
Sebelumnya, kondisi Jalan Bukit Randu juga telah mendapat sorotan dari anggota DPRD Lampung Selatan Fraksi Demokrat, Jenggis Khan Haikal.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya laporan mengenai retakan memanjang dan bercabang pada sejumlah bagian permukaan jalan yang baru ditingkatkan.
Dengan adanya laporan tersebut, Komisi III DPRD Lampung Selatan kini berencana membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan internal sebelum menentukan waktu untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Pengecekan lapangan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pekerjaan sekaligus menjadi dasar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Lampung Selatan. (Red)
