Jelang Pilkades PAW Kertosari, Dwi Riyanto Pasang Alarm: Jangan Sampai Demokrasi Desa Berujung Konflik

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antarwaktu (PAW) Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, mulai mendapat perhatian serius.

Bukan sekadar soal siapa yang akan terpilih, tetapi bagaimana seluruh tahapan berjalan netral, transparan, jujur dan adil, sehingga tidak menjadi pintu masuk konflik sosial di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Gerindra, Dwi Riyanto, turun langsung melakukan monitoring ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari, Rabu (7/10/2026).

Kunjungan legislator yang akrab dijuluki "Konco Yasinan" tersebut diterima langsung Camat Tanjung Sari, Handoyo Soesilo. Monitoring dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan kepada pihak kecamatan agar potensi persoalan dalam pelaksanaan Pilkades PAW dapat diantisipasi sejak awal.

Pilkades PAW Desa Kertosari digelar untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa setelah Albert Halomoan meninggal dunia sekitar setahun lalu.

Hingga penutupan pendaftaran, tercatat enam orang telah mendaftarkan diri sebagai calon, yakni Budi Santoso, Faizal Aristama, Koko Nugroho, Sarwadi, Siswo Handoko dan Suparnoto.

Dari enam pendaftar tersebut nantinya akan dilakukan proses seleksi hingga ditetapkan tiga calon yang akan mengikuti tahapan pemilihan.

Di titik inilah, menurut Dwi, potensi persoalan pertama perlu benar-benar diantisipasi. Seleksi Calon Jangan Jadi Titik Rawan

Dwi mengingatkan Camat beserta jajaran agar mengawal proses seleksi dengan mengedepankan netralitas, objektivitas dan kapabilitas tim seleksi.

"Karena ada enam pendaftar dan nantinya diseleksi menjadi tiga calon, maka proses seleksi harus benar-benar dilakukan secara objektif dan transparan. Jangan sampai tahapan ini justru menimbulkan persoalan baru," menjadi perhatian Dwi dalam monitoring tersebut.

Menurutnya, setiap tahapan Pilkades PAW harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Jangan sampai muncul kesan adanya keberpihakan yang kemudian berkembang menjadi konflik di masyarakat.

Apalagi, Pilkades bukan sekadar proses administratif, tetapi menyangkut legitimasi pemimpin desa dan kepercayaan masyarakat.

Selain proses seleksi calon, Dwi juga menyoroti titik rawan kedua, yakni penetapan daftar pemilih. Ia mengingatkan bahwa mekanisme Pilkades PAW berbeda dengan pemilihan kepala desa secara reguler. Dalam Pilkades PAW, tidak seluruh warga yang memenuhi syarat secara otomatis menjadi pemilih, melainkan menggunakan keterwakilan unsur masyarakat.

Karena itu, penentuan daftar pemilih harus benar-benar memperhatikan unsur keterwakilan masyarakat secara proporsional dan sesuai ketentuan.

"Ini juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai ada masyarakat atau unsur yang seharusnya terwakili justru tidak masuk dalam daftar pemilih. Karena itu prosesnya harus dikawal dengan transparan dan berdasarkan aturan," tegasnya.

Dwi menilai, dua tahapan tersebut harus menjadi perhatian serius pihak kecamatan maupun panitia. Sebab, persoalan yang muncul sejak proses seleksi calon maupun penetapan pemilih berpotensi terbawa hingga hari pemungutan suara.

Mantan Penyelenggara Pemilu Ingatkan Asas Jujur dan Adil Perhatian Dwi terhadap tahapan Pilkades PAW bukan tanpa alasan. Legislator Fraksi Gerindra tersebut merupakan mantan penyelenggara pemilu selama dua periode, 2003–2014.

Pengalaman tersebut menjadi bekal baginya untuk melihat Pilkades PAW bukan hanya dari sisi teknis pemerintahan desa, tetapi juga dari perspektif penyelenggaraan demokrasi.

Ia berharap Pilkades PAW Desa Kertosari yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/11/2026) dapat berjalan kondusif dan diterima seluruh pihak.

Menurutnya, seluruh tahapan harus dikawal agar tidak menimbulkan gesekan antarpendukung maupun kelompok masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh proses berjalan sesuai aturan, jujur dan adil. Jangan sampai karena persoalan teknis yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal justru berkembang menjadi konflik sosial," ujarnya.

Dwi juga meminta Camat Tanjung Sari beserta jajarannya untuk melakukan pengawalan secara intensif hingga seluruh tahapan Pilkades PAW selesai.

Bagi Dwi, keberhasilan Pilkades PAW bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga sejauh mana seluruh proses mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan kondusivitas desa.

Sebab, setelah pesta demokrasi desa selesai, masyarakat Kertosari tetap harus hidup berdampingan sebagai satu kesatuan. Jangan sampai perebutan kursi kepala desa meninggalkan perpecahan di tengah warga. (Red)