Jenggis Khan Haikal Bacakan Laporan Banggar: APBD 2027 Diproyeksi Rp2,11 Triliun, Infrastruktur dan PAD Jadi Sorotan

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lampung Selatan terhadap pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 dibacakan oleh Anggota Banggar DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (29/7/2026).

Dalam laporannya, Jenggis Khan Haikal menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dilakukan secara komprehensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menjelaskan, pembahasan tersebut juga mempertimbangkan saran dan masukan dari seluruh komisi DPRD berdasarkan hasil pembahasan bersama perangkat daerah, sehingga menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027.

Banggar menyepakati bahwa skala prioritas KUA-PPAS APBD 2027 telah disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan riil masyarakat, dengan komitmen menghadirkan program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.111.150.511.084, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp440.167.476.212 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.670.983.034.872.

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.113.919.155.644, sehingga terdapat defisit sebesar Rp2.768.644.560. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, sehingga proyeksi SILPA Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar nihil.

Pada bagian kesimpulan, Banggar menyatakan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui proses koreksi dan penyempurnaan serta dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Karena itu, Badan Anggaran mengusulkan agar Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 disepakati menjadi Nota Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Bupati Lampung Selatan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam rekomendasinya, Banggar mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk terus melakukan inovasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan regulasi, digitalisasi sistem, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, Banggar juga meminta pemerintah daerah meningkatkan porsi belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, dengan melakukan efisiensi belanja barang dan jasa.

Langkah tersebut dinilai penting agar alokasi anggaran mampu memenuhi ketentuan mandatory spending pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, tahapan penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan akan berlanjut pada penyusunan Rancangan APBD sebelum dibahas kembali bersama DPRD. (Red)