LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Keberadaan anggaran pinjaman sebesar Rp100 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mulai dipertanyakan dalam pembahasan perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKB, Ismail, secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membuka secara transparan arah penggunaan dana pinjaman tersebut.
Sorotan itu disampaikan Ismail saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, Senin (10/8/2026).
Bagi Ismail, persoalan anggaran bukan semata soal berapa besar dana yang tersedia, tetapi ke mana uang tersebut diarahkan dan wilayah mana yang mendapatkan manfaat pembangunan.
Ismail menilai, dalam pembahasan kebijakan pembangunan, Kecamatan Katibung belum terlihat mendapatkan posisi yang proporsional dalam “blue print” pembangunan Kabupaten Lampung Selatan.
“Kami minta keadilan dalam kebijakan anggaran. Jangan sampai ada kecamatan yang hanya menjadi penonton ketika pemerintah daerah menggelontorkan anggaran pembangunan,” tegas Ismail.
Menurutnya, apabila pemerintah daerah telah mengambil langkah strategis dengan melakukan pinjaman kepada SMI sebesar Rp100 miliar, maka harus ada kejelasan mengenai program, kegiatan, lokasi serta sasaran pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut.
Bukan tanpa alasan, penggunaan dana pinjaman daerah menyangkut komitmen fiskal pemerintah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, Ismail meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya menyampaikan angka global, tetapi juga membuka secara rinci lokus pembangunan yang menggunakan anggaran hasil pinjaman tersebut.
“Kami juga minta TAPD dan dinas memberikan lokus pembangunan yang menggunakan anggaran pinjaman. Jangan hanya disebut Rp100 miliar, tetapi tidak jelas pembangunan fisiknya ada di mana dan manfaatnya untuk masyarakat yang mana,” ujarnya.
Katibung Jangan Hilang dari Peta Prioritas
Ismail menilai, prinsip pemerataan pembangunan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan perubahan APBD.
Menurutnya, apabila terdapat wilayah yang memiliki kebutuhan pembangunan mendesak namun tidak masuk dalam prioritas, maka DPRD memiliki kewajiban untuk mempertanyakannya.
“Katibung juga bagian dari Lampung Selatan. Jangan sampai dalam blue print pembangunan justru tidak terlihat. Kami bukan meminta keistimewaan, tetapi meminta keadilan dan pemerataan,” katanya.
Ia menegaskan, pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 merupakan ruang strategis bagi DPRD untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
Terlebih ketika pemerintah daerah mengambil skema pembiayaan melalui pinjaman, maka publik berhak mengetahui program apa yang dibiayai, lokasinya di mana, berapa nilai proyeknya dan apa manfaat konkretnya.
“Kalau memang pinjaman itu untuk pembangunan, mari kita buka bersama. Lokusnya jelas, kegiatannya jelas, anggarannya jelas dan manfaatnya juga harus jelas. Ini uang yang nantinya menjadi kewajiban daerah, sehingga penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran,” tegas Ismail.
Pernyataan Fraksi PKB tersebut sekaligus menjadi catatan keras dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Rp100 miliar bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sumber pembiayaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah dan TAPD: ke mana Rp100 miliar pinjaman SMI itu akan mengalir, dan apakah Katibung mendapat bagian pembangunan yang selama ini dinilai belum terlihat dalam peta prioritas?. (Red)
