Selasa, 10 November 2026
TERKINI
• Polres Blora Ungkap Curanmor Lintas Kabupaten, Tersangka Pemain Lama Diringkus (15 jam yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (18 jam yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (18 jam yang lalu) • Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (1 hari yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (2 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (2 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (2 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (3 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (3 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (3 hari yang lalu)
INFODESA 10 Oktober 2018, 14:21 WIB 467 PDF

KPK Terus Lakukan Pengembangan

Redaktur Lampung
Oleh: Redaktur Lampung • ~1 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

KPK Terus Lakukan Pengembangan
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaktur Lampung

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Kasus suap yang melibatkan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan, masih terus di lakukan pengembangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dijelaskan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait informasi terhadap fee proyek-proyek lain selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2016, 2017 dan 2018 di Dinas PUPR Lampung Selatan.” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan.

“Sampai saat ini, penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan fee sekitar Rp 56 miliar dalam proyek-proyek tersebut,” kata Febri di kutip dari harianmomentum.com, Rabu (10/10).

(Foto Dukumen KPK)

Secara paralel, KPK perlu melakukan pemertaan aset untuk kepentingan ‘asset recovery’ nantinya. Jika terbukti di pengadilan hingga inkracht (berketetapan hukum) maka aset-aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan.

“Untuk tersangka ZH, sejauh ini telah diperiksa 50 orang saksi dengan unsur Anggota DPRD Lampung, ASN Pemkab Lamsel, Kadis PUPR Lamsel, Dirut PT. Prabu Sungai Andalas, Kabid Pengairan PUPR Lamsel, Komisaris dan karyawan PT 9 Naga,” lanjutnya.

Sedangkan, penyidikan untuk tersangka Gilang Ramadhan telah selesai sejak 24 September 2018, kemudian akan dilimpahkan ke penuntutan dan pengadilan.

“Sidang perdana akan dilakukan pada Jumat (12/10) mendatang, di Pengadilan Tipikor Provinsi Lampung.

Oleh: Redaktur Lampung

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaktur Lampung
Jurnalis Terverifikasi Redaktur Wilayah Lampung

Redaktur Lampung

Pengelola rubrik liputan daerah Lampung, dinamika desa, dan pembangunan nusantara.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
6 + 3 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi