BLORA, INFODESANEWS – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Banjarejo telah dilaksanakan hari ini sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju Musrenbang tingkat kabupaten (Musrenbangkab).
Plt. Camat Banjarejo, Heksa Wismaningsih mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dijadwalkan serentak di seluruh kecamatan, termasuk di Todanan dan wilayah lainnya. Musrenbangcam ini dirancang untuk menampung aspirasi dan usulan pembangunan dari tingkat desa sebelum dibawa ke tingkat kabupaten.
“Bahwa Musrenbangcam merupakan tahapan penting yang harus dilalui sebelum Musrenbangkab, ini adalah proses musyawarah, bukan keputusan sepihak. Hasil musyawarah inilah yang akan menjadi acuan untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten,” ujarnya, Kamis (13/2/2025).
Heksa menambahkan, tiga usulan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menjadi fokus dalam Musrenbangkab, usulan ini dapat menjadi perhatian dan diakomodasi dalam perencanaan anggaran.
Selain itu, pemerintah kecamatan juga mengingatkan seluruh perangkat desa untuk mengikuti dinamika regulasi yang berlaku, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten, terkait dengan pengelolaan anggaran desa.
“Saat ini ada beberapa perubahan regulasi baru, termasuk kebijakan penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Ini adalah arahan langsung dari Kementerian Desa,” jelasnya.
Lanjutnya, kebijakan baru tersebut merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa, sejalan dengan visi pemerintah pusat.
“Kami berharap seluruh desa dapat mengikuti arahan ini dengan baik, karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Musrenbangcam kali ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), yang masih memerlukan pembenahan dan peningkatan kapasitas. Update terkait perkembangan BUMD masih minim, dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama.
Kegiatan Musrenbangcam di Kecamatan Banjarejo dihadiri oleh perwakilan dari 20 desa yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya musyawarah ini, diharapkan seluruh usulan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan ke depan.*Red
