BLORA, INFODESANEWS – Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD tahun 2026 digelar di lantai II Kecamatan Kunduran Blora, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustofa menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target. Dalam rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini, disampaikan bahwa sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah tersebut telah mendapatkan alokasi dana refocusing dari Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di daerah ini.
“Alhamdulillah, beberapa titik jalan dan jembatan yang sebelumnya mengalami keterbatasan dana kini telah mendapatkan persetujuan pembiayaan melalui pinjaman daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan,” ujar
Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan saluran pertanian, terutama di daerah yang rawan erosi dan mengancam lahan pertanian milik warga.
“Untuk tahun 2026, kami akan memfokuskan pembangunan saluran pertanian di wilayah yang berdekatan dengan sungai, mengingat kondisi tanah di sana yang rentan terhadap erosi. Ini menjadi prioritas utama kami,” jelas
Pemerintah kabupaten juga menyampaikan harapannya agar program-program pembangunan yang telah direncanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dapat terlaksana tanpa kendala.
Senada dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Jamhuri mengusulkan agar 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan, bahwa ketahanan pangan harus difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan, yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan di masyarakat.
“Ketahanan pangan itu pada dasarnya kita fokuskan dulu di akar rumput, artinya dari sumber ketahanan pangan itu yang saya lihat di masyarakat itu kan dari pertanian kemudian peternakan,” terang Jamhuri kepala wartawan, Rabu (12/2/2025)
Jamhuri menambahkan, bahwa dukungan terhadap sektor pertanian dan peternakan harus ditingkatkan agar keberlangsungan ketahanan pangan di Kecamatan Kunduran khususnya, dan Kabupaten Blora pada umumnya, dapat terjamin.
“Yaitu yang harus kita support supaya keberlangsungan ketahanan pangan di Kecamatan Kunduran khususnya dan di Kabupaten Blora pada umumnya kita genjot di dua bidang itu menurut saya,” ungkapnya.
Lanjutnya, untuk memastikan penyaluran dana berjalan efektif, Jumhuri mengusulkan agar dana tersebut disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Menurutnya, BUMDES memiliki regulasi yang jelas dan dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara tepat sasaran.
“Maka kelihatan dari regulasinya kan nanti tertuang ini penyaluran dananya melalui BUMDES. BUMDES yang dilakukan menurut saya ya kalau di BUMDES itu pastikan yang namanya dilewati regulasi itu pasti ada sedikit untuk operasional istilahnya bahwa BUMDES lembaga berorientasi pada profite,” jelasnya.
Lebih lanjut, bahwa BUMDES harus mendapatkan keuntungan untuk keberlangsungan BUMDES tersebut dan bisa memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) ke pemerintah desa sehingga pemerintah desa mampu membangun desa lebih baik baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
“Bahwa perlu diingat legalitas BUMDES benar-benar dipenuhi agar ke depannya membuat BUMDES menjadi lebih baik,” ungkapnya.*Red
