Selasa, 10 November 2026
TERKINI
• Egi: Perjuangan Pahlawan Jangan Berhenti di Seremoni, Buktikan dengan Kerja Nyata (1 jam yang lalu) • Polres Blora Ungkap Curanmor Lintas Kabupaten, Tersangka Pemain Lama Diringkus (21 jam yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (1 hari yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (1 hari yang lalu) • Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (2 hari yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (2 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (3 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (3 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (3 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (3 hari yang lalu)
INFODESA 02 Januari 2026, 17:03 WIB 917 PDF

Potensi Masalah Hukum, Anggota DPRD Jenggis KH Kritik Penandatanganan Kontrak PPPK

Redaktur Lampung
Oleh: Redaktur Lampung • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

Potensi Masalah Hukum, Anggota DPRD Jenggis KH Kritik Penandatanganan Kontrak PPPK
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaktur Lampung

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Prosedur penandatanganan surat perjanjian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lampung Selatan menuai sorotan tajam.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal,S.H.,M.H, mengungkap kejanggalan serius lantaran surat perjanjian yang diminta untuk ditandatangani peserta belum memuat isi maupun poin-poin perjanjian secara jelas, namun sudah dibubuhi materai.

Jenggis mengungkapkan, surat perjanjian yang diminta untuk ditandatangani oleh peserta PPPK tersebut belum memuat isi maupun poin-poin perjanjian secara jelas. Ironisnya, dokumen tersebut sudah dibubuhi materai, meskipun substansi hak dan kewajiban para pihak belum dicantumkan secara rinci.

“Secara administrasi ini sangat tidak lazim. Bagaimana mungkin peserta diminta menandatangani surat perjanjian yang isinya belum ada, tetapi sudah bermaterai. Ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Legislator dari Fraksi Demokrat itu, Jum’at (2/1/2026)

Menurutnya, surat perjanjian kerja merupakan dokumen penting yang memiliki kekuatan hukum, sehingga harus disusun secara transparan, jelas, dan dapat dipahami oleh pihak yang menandatanganinya. Ia menilai, prosedur semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta keresahan di kalangan peserta PPPK.

Praktisi hukum itu meminta agar instansi terkait segera memberikan penjelasan terbuka kepada peserta PPPK serta memperbaiki mekanisme administrasi yang ada. Ia juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

“Pemerintah daerah harus menjamin hak-hak PPPK terlindungi. Jangan sampai proses administrasi justru menimbulkan polemik dan rasa tidak adil bagi mereka yang telah dinyatakan lulus,” ujarnya.

Komisi I DPRD Lampung Selatan, lanjut Jenggis, akan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi serta memastikan seluruh prosedur pengangkatan PPPK berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (red)

Oleh: Redaktur Lampung

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaktur Lampung
Jurnalis Terverifikasi Redaktur Wilayah Lampung

Redaktur Lampung

Pengelola rubrik liputan daerah Lampung, dinamika desa, dan pembangunan nusantara.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
9 + 7 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi