Selasa, 10 November 2026
TERKINI
• Polres Blora Ungkap Curanmor Lintas Kabupaten, Tersangka Pemain Lama Diringkus (18 jam yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (21 jam yang lalu) • Bidik 8 Kursi, Demokrat Lampung Selatan Siapkan Strategi Hadapi Pemilu 2029 atau 2031 (21 jam yang lalu) • Luwes Orange Run Meriahkan HUT ke-59 Luwes Grup di Blora (1 hari yang lalu) • Perkuat Sinergi Memajukan Pendidikan, FGM Jateng Gelar Silahturahmi Akbar (2 hari yang lalu) • Nasdem Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Desa Sukorejo di Tengah Kemarau Panjang (2 hari yang lalu) • Jangan Hanya Bicara Lampung Selatan Maju, Ismail Desak Perda Pesantren Segera Diparipurnakan (3 hari yang lalu) • Pemkab Blora Gandeng PT Agrinas Pangan Nusantara Kembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (3 hari yang lalu) • Anggota Banggar, Agus Sartono Sentil Rekanan Tak Koordinasi dengan Camat, Dishub Diminta Tindak Overload (3 hari yang lalu) • Jenggis Khan Haikal Soroti Dampak Wacana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Sekda Siap Koordinasikan ke Pusat (3 hari yang lalu)
INFODESA 27 April 2026, 15:45 WIB 584 PDF

RDP, DPRD Lamsel “Semprot” PT Xang Xiong Steel dalam Waktu Akan Segera Panggil Menegemen Yang Baru

Redaktur Lampung
Oleh: Redaktur Lampung • ~2 mnt baca
AI Suara

Dengarkan artikel dibacakan otomatis

RDP, DPRD Lamsel “Semprot” PT Xang Xiong Steel dalam Waktu Akan Segera Panggil Menegemen Yang Baru
Foto: Dokumentasi infodesanews.com / Redaktur Lampung

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan melontarkan kritik keras kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas polemik status aset, kewenangan, hingga dampak ketenagakerjaan di PT Xang Xiong Steel.

RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Taman menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, pihak perusahaan, serta instansi terkait, Senin (27/4/2026)

Dalam forum tersebut, DPRD menilai terjadi kekacauan tata kelola dan lemahnya koordinasi antar pemerintah, khususnya antara kabupaten dan provinsi, terkait status aset PT Xang Xiong Steel yang berada di wilayah Lampung Selatan.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Aset ada di daerah kita, tapi kewenangan seolah-olah di tempat lain. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah,” tegas legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Tak hanya menyoroti pemerintah, DPRD juga menilai manajemen PT Xang Xiong Steel tidak transparan dan tidak bertanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi, terutama terkait nasib para pekerja.

Berdasarkan pembahasan, PT Xang Xiong Steel diketahui:
Tengah dalam proses kurator dan penetapan lelang aset
Aset masih berstatus disita oleh pihak kepolisian
Memiliki tunggakan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan
Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja

“Perusahaan jangan lepas tangan. Kewajiban terhadap pekerja harus diselesaikan, termasuk BPJS. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi menyangkut nasib orang banyak,” ujar Taman dengan nada tegas.

DPRD juga menyoroti langkah PT Xang Xiong Steel yang menggugat izin dan Surat Keputusan (SK), yang dinilai justru memperkeruh situasi tanpa kejelasan penyelesaian di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai tidak sigap dan terkesan membiarkan persoalan berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial.

“Jangan sampai pemerintah hanya jadi penonton. Harus ada sikap tegas dan kejelasan, terutama dalam melindungi masyarakat dan tenaga kerja,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Lampung Selatan memastikan akan:
Memanggil ulang seluruh pihak terkait untuk pendalaman
Mendorong kejelasan kewenangan antara kabupaten dan provinsi
Mendesak penyelesaian hak-hak tenaga kerja secara menyeluruh
Meminta perusahaan memberikan pernyataan resmi terkait kondisi operasional

Lebih lanjut, DPRD menegaskan akan segera memanggil pihak PT Xang Xiong Steel, khususnya jajaran manajemen baru, guna dimintai penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas kondisi perusahaan saat ini.

“Manajemen baru harus hadir dan menjelaskan secara terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, termasuk soal PHK dan kewajiban terhadap pekerja,” tegas Taman.

DPRD menegaskan, jika persoalan ini terus berlarut tanpa penyelesaian konkret, maka akan berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sosial di daerah.

“Ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat dan pekerja terus dirugikan akibat ketidakjelasan dan kelalaian semua pihak,” tutupnya. (Red)

 

 

Oleh: Redaktur Lampung

Suka dengan artikel ini?

Bagikan informasi penting ini kepada rekan, keluarga, dan grup media sosial Anda.

Topik: #INFODESA #infodesanews #kabarindonesia
Redaktur Lampung
Jurnalis Terverifikasi Redaktur Wilayah Lampung

Redaktur Lampung

Pengelola rubrik liputan daerah Lampung, dinamika desa, dan pembangunan nusantara.

Redaksi Wilayah • Kominfo No. 593
Semua Berita Penulis Ini

Komentar Pembaca (0)

Ruang Aspirasi & Tanggapan Terbuka

Aman & Rahasia
2 + 9 =

Belum ada komentar untuk berita ini.

Jadilah yang pertama menyampaikan pandangan Anda!

Beranda Daerah
TV DESA
Redaksi