LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Gerbong birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali bergerak. Sebanyak 101 pejabat tercatat mendapat penempatan pada sejumlah jabatan di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, Rabu (2/9/2026).
Data yang diterima Infodesanews.com menunjukkan, penataan tersebut menyentuh berbagai lini pemerintahan, mulai dari kepala bagian, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala UPTD, hingga lurah.
Tidak hanya itu, terdapat pula empat pejabat yang mendapat penugasan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih membutuhkan pengisian sementara.
Pergerakan dalam jumlah cukup besar ini menjadi bagian dari dinamika penataan birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.
Sebelumnya, Bupati Egi juga telah melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka pada 5 Agustus 2026.
101 PEJABAT DISEBAR KE BERBAGAI LINI
Berdasarkan data yang diterima redaksi, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah ikut mengalami perubahan.
Qorinilwan, S.H., M.A. tercatat dipercaya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Sementara Andi Sopiyan, S.H., M.H. mendapat amanah sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Andi Sopiyan juga tercatat mendapat tugas tambahan sebagai Plt. Camat Katibung.
Di sektor pendidikan, Deni Afero, S.Sos., M.I.P. dipercaya sebagai Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, sedangkan Ta’at Tafsiri, S.E. sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
Pada Dinas Kesehatan, dr. Yani Widowati tercatat menduduki jabatan Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan.
Sementara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rendy Eko Supriyanto, S.STP. dipercaya sebagai Sekretaris Dinas.
DISHUB DAN LINGKUNGAN HIDUP IKUT BERGESER
Penataan birokrasi juga menyentuh sektor transportasi.
Dwiko Yoba, S.E., M.M. tercatat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. Kemudian Deni Wirawan, S.T., M.M. sebagai Kepala Bidang Angkutan dan Asyri Mu Minatin, S.E., M.M. sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan.
Di sektor lingkungan hidup, Yenni Tristiana, S.E., M.M. dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Sementara Muherwan Murod, S.E. tercatat sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Zona 1 dan Imam Jamhuri, S.E., M.H. sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Zona 3.
DARI PENGELOLAAN APBD, PUPR HINGGA PELAYANAN PUBLIK
Perubahan juga menyentuh sektor pengelolaan keuangan daerah.
Fikri Pratama Bara Sakti, S.E. tercatat dipercaya sebagai Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD BPKAD. Sejumlah jabatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga masuk dalam penataan.
Di lingkungan Dinas PUPR, I Wayan Sudiarta, S.T., M.T. mendapat tugas sebagai Plt. Kepala Bidang Tata Ruang.
Sementara pada sektor pelayanan masyarakat, Nurul Qomariyah, S.E., M.Pd. dipercaya sebagai Lurah Way Urang dan Iman Wahyudi, S.H., M.M. sebagai Lurah Wai Lubuk, Kecamatan Kalianda.
EMPAT PEJABAT DITUNJUK SEBAGAI PLT
Selain 101 pejabat yang mendapat penempatan, terdapat empat pejabat yang tercatat mendapat tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), yakni:
Andi Sopiyan, S.H., M.H. – Plt. Camat Katibung.
I Wayan Sudiarta, S.T., M.T. – Plt. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR.
Muhrizal, S.E. – Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
Arif Kurniawan, S.T. – Plt. Kepala Seksi Angkutan Laut, Udara dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan.
BUKAN SEKADAR ROTASI, PUBLIK MENUNGGU HASIL
Besarnya jumlah pejabat yang masuk dalam penataan kali ini tentu menjadi perhatian publik.
Sebab, pergantian dan pergeseran pejabat bukan hanya soal perubahan posisi maupun struktur organisasi. Di balik setiap jabatan terdapat target pembangunan, pelayanan masyarakat, pengelolaan anggaran, hingga tuntutan percepatan program pemerintah daerah.
Karena itu, publik tentu akan menilai apakah penataan tersebut mampu menghasilkan birokrasi yang lebih efektif, pelayanan yang lebih cepat, serta kinerja pemerintahan yang semakin terukur.
Para pejabat yang mendapat amanah baru kini dihadapkan pada tantangan yang sama: membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan bukan sekadar perpindahan kursi jabatan, tetapi mampu diterjemahkan menjadi kerja nyata dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Gerbong birokrasi sudah bergerak. Kini saatnya kinerja yang berbicara.
(Red)
