BLORA, INFODESANEWS – Publik menyangsikan integritas Bawaslu Blora dalam mengawal Pilkada Serentak 2020 yang kini tahapannya tengah berlangsung. Pasalnya, terjadi praktek KKN dalam perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) beberapa waktu lalu.
Diketahui bersama, Bawaslu Kabupaten Blora melaksanakan proses seleksi Panwascam pada 13-17 Desember kemarin. Saat hasil seleksi diumumkan, publik dikejutkan dengan masuknya sejumlah nama yang ditengarai ‘tak layak’.Publik menilai sejumlah nama ‘tak layak’ lantaran merupakan bagian pemerintah desa, maupun merupakan kerabat dekat Komisioner Bawaslu Blora. Bahkan, seorang Panwascam terpilih memutuskan mundur lantaran menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan berdalih, proses seleksi tersebut telah berjalan ketat. Dengan kata lain, para Panwascam terpilih telah menjalani proses seleksi dan lolos karena kemampuan dan rekam jejaknya.
“Mereka yang terpilih sudah melalui pendalaman visi-misi, motivasi calon anggota Panwas Kecamatan, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan, pengetahuan tentang muatan lokal, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat,” katanya.
Para Panwascam terpilih, rencananya akan dilantik besok, Senin (23/12) di Hotel Kyriad Arra Cepu. Di sisi lain, dengan mengabaikan pandangan publik terkait seleksi Panwascam yang tidak transparan, akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu Blora.
Panwascam Rangkap Jabatan dan Panwascam Titipan
Komunitas masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aksi Solidaritas untuk Pilkada Berkualitas menolak mentah-mentah klaim Bawaslu Blora di atas. Mereka menilai, seleksi Panwascam tersebut hanyalah didasarkan atas ‘nafsu personal’ para komisioner.
“Hasil perekrutan Panwascam yang telah diumumkan, ternyata tidak menunjukkan adanya figur-figur yang kredibel, berintegritas dan cukup punya kompetensi di bidang kepemiluan,” kata Koordinator Aksi, Herman W Raharja, Minggu (22/10).
Bahkan, tidak sedikit nama yang belakangan diduga lolos seleksi Panwascam lantaran merupakan titipan ormas tertentu. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya kolusi di tubuh institusi pengawas pemilu tersebut.
Tak hanya komunitas masyarakat, kecurigaan yang sama juga disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Blora, Kunto Aji. Pihaknya menyayangkan perekrutan Panwascam yang tidak transparan, bahkan melanggar sejumlah regulasi yang ada.
“Seleksi (Panwascam) ini patut diduga tidak sesuai regulasi,” komentarnya, saat hadir dalam audiensi antara Aksi Solidaritas untuk Pilkada Berkualitas dengan DPRD Kabupaten Blora siang ini. (Yudi)
