JAKARTA, INFODESANEWS – Terobosan dan inovasi terus dilakukan Pemkab Blora untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan. Yang terbaru, pada hari Rabu (14/8/2019), Pemkab Blora melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta.
Penandatanganan MoU dan PKS tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Blora ini dilakukan langsung oleh Bupati Djoko Nugroho bersama dengan Kepala BPPT Jakarta, Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc. dalam acara Business Gathering yang tema Teknologi untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa di bidang Elektronika, Manufaktur dan Transportasi.
Bertempat di Auditorium BPPT Jl. MH Thamrin no.8 Jakarta Pusat, proses penandatanganan MoU dan PKS ini juga dihadiri Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Purwadi Setiyono SE, Staf Khusus Bupati, Djati Walujastono, Kepala Bappeda Ir. Samsul Arief, Kepala BPPKAD, Ir. Maskur MM, Isnpektur Drs. Kunto Aji.
Kemudian Kepala Dinkominfo Drs. Sugiyono M.Si, Kepala Dinperinaker Setyo Edy, SH, M.Hum, Sektertaris Dinrumkimhub Langgeng Warsito, S.Pd, MM, Kabag Tapem Setda Blora, Kiswoyo, dan Kabag Humas Protokol Setda Blora, Dra. Mulyowati, MM beserta rombongan.
Usai penandatanganan MoU dan PKS, dilanjutkan dengan saling tukar cindera mata berupa plakat dan foto bersama. Serta beberapa sesi presentasi dan tanya jawab tentang pengembangan teknologi elektronika, manufaktur dan transportasi.
Kepala BPPT Jakarta, Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., dalam sambutannya menyambut baik dan merasa senang bisa menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah seperti Pemkab Blora. Dia berharap banyak teknologi terapan yang bisa diberikan untuk membantu Kabupaten Blora.
“Sesuai dengan namanya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, kami bertugas untuk mengkaji dan menerapkan teknologi baru untuk memajukan bangsa dan negara. Tidak hanya mengkaji dan menerapkan, namun juga mentransfer, mengalihkan dan mendifusi teknologi yang ada. Teknologi apa saja yang dibutuhkan, InsyaAllah BPPT siap membantu guna peningkatan kualitas pemerintahan dan pembangunan di Blora,” ucap Hammam Riza.
Sementara itu, Bupati Djoko Nugroho menyampaikan bahwa dirinya berharap akan ada banyak transfer teknologi guna mendukung peningkatan kualitas roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora.
“Salah satu yang akan dilakukan adalah kerjasama untuk membuat Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Rencana, Anggaran dan Laporan) yang semuanya terintegrasi menjadi satu sehingga lebih mudah dalam hal pengecekan capaian dan pengawasan anggaran,” kata Bupati.
Jadi menurutnya penyusunan perencanaan yang dimulai dari musrembang, sampai penganggaran dan pelaporan bisa terintegrasi jadi satu. Adapun selama ini antara perencana Bappeda dan penganggaran di BPPKAD punya aplikasi sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi, sehingga masih susah dalam hal pemeriksaan hasilnya.
“Dengan adanya integrasi ini maka akan mempermudah BPK dan KPK dalam melaksanakan audit, kita pun akan lebih mudah mengontrol capaian pembangunan,” lanjut Bupati.
Tidak hanya untuk pembuatan SIMRAL saja, menurut Bupati di BPPT ini juga banyak teknologi yang bisa diserap untuk Kabupaten Blora. Seperti teknologi pengolahan sampah, pengelolaan air minum dan masih banyak lagi. Kesemuanya akan dijajaki untuk diterapkan di Blora.
Sekda Komang Gede Irawadi, dalam uraiannya menyampaikan bahwa aplikasi SIMRAL ini akan memperkuat single database antara perencanaan dan penganggaran, sampai pelaporan dan e-auditnya datanya satu.
“Mudah-mudahan rencana baik ini bisa berjalan lancar yang akan kita mulai pada awal Januari 2020 untuk penyusunan perencanaan APBD 2021,” ungkap Sekda.
Pihaknya juga akan melakukan penjajakan kerjasama pengelolaan sampah dan pengolahan air minum. Diketahui bersama, saat ini pengelolaan sampah dan pemenuhan air bersih menjadi permasalahan yang sering dihadapi Blora. Oleh sebab itu Pemkab Blora akan mencoba kerjasama dengan BPPT juga.
“Usai dari Jakarta ini, kita akan undang seluruh OPD terkait untuk duduk bersama merencanakan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti MoU dan PKS ini. Khusus SIMRAL akan kita berlakukan mulai dari Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten demi terciptanya pelaporan keuangan daerah yang lebih transparan,” terang Sekda. ***Red/Tim Liputan Blora.
