BLORA, INFODESANEWS — Pemilu kerap disebut sebagai pesta demokrasi, momentum di mana rakyat memegang kendali atas masa depan bangsanya. Namun, tidak sedikit suara kritis yang menilai bahwa ritual lima tahunan itu hanyalah ilusi partisipasi, bukan ruang perubahan sesungguhnya.
Kritik itu muncul dari mereka yang merasa hidup di bawah ketimpangan struktural. Selembar kertas suara, menurut pandangan ini, tak pernah benar-benar mengubah nasib. Pemilu hanya memberi wajah “rakyat” pada kekuasaan yang tetap berputar di lingkaran sempit para elit.
“Masalahnya bukan sekadar politisi korup, tetapi sistem itu sendiri,” demikian salah satu pokok pikiran dalam kritik terhadap demokrasi elektoral. Pemilu dinilai sebagai alat legitimasi, bukan alat pembebasan.
Sebagai tawaran alternatif, muncul gerakan aksi langsung—tindakan konkret tanpa menunggu perantara atau izin dari penguasa. Aksi langsung bisa berupa komunitas yang memberi makan warga lapar tanpa program pemerintah, warga yang membangun ruang belajar mandiri, atau individu yang menciptakan media sendiri tanpa intervensi korporasi.
Para pendukung aksi langsung menilai bahwa pemilu menjanjikan perubahan di masa depan, sementara aksi langsung menciptakan perubahan saat ini juga. Pemilu memusatkan kekuatan pada segelintir orang, sedangkan aksi langsung menyebarkan solidaritas dan kemandirian.
“Kebebasan bukan tentang memilih siapa yang akan mengatur kita. Kebebasan adalah ketika kita tidak lagi membutuhkan siapa pun untuk mengatur hidup kita,” begitu pesan yang mengemuka.
Namun demikian, aksi langsung dan pemilu tidak selalu harus dipertentangkan secara hitam-putih. Sejumlah kalangan menilai bahwa keduanya bisa berjalan beriringan, tergantung konteks dan tujuan perjuangan masing-masing komunitas.
Yang jelas, satu hal ditekankan: tidak ada yang akan datang menyelamatkan. Perubahan, jika ingin nyata, harus dimulai dari gerakan kolektif di akar rumput.**Red
